Forum yang dikemas dalam suasana lesehan khas pesantren itu menghadirkan para kiai, gus, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisasi kepesantrenan, serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Meski berlangsung santai, pembahasan yang mengemuka menyentuh berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, tata kelola kelembagaan pesantren, perlindungan santri, hingga penguatan sinergi lintas sektor.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen H. Anif Solikhin, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren H. Fahrudin, para kepala seksi dan penyelenggara di lingkungan Kankemenag Kabupaten Kebumen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kebumen Joni Hernawan, perwakilan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua RMI PCNU Kebumen Gus Johan Amru, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kebumen Gus Tamam, serta para pengasuh pondok pesantren dari berbagai wilayah di Kabupaten Kebumen.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, H. Anif Solikhin, menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari Gerakan Terpadu Pembinaan dan Sambang Pesantren (Go-Tren) yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Seksi PD Pontren. Program bertema "Pesantren Berdaya, Negara Jaya" itu dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk memberikan pembinaan secara menyeluruh kepada pesantren.
Menurutnya, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan hanya melalui pembinaan aspek pendidikan keagamaan. Pesantren juga memerlukan dukungan pada bidang kesehatan, kebersihan lingkungan, perlindungan anak, penguatan kelembagaan, hingga pemberdayaan ekonomi agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Anif mengungkapkan, gagasan membentuk forum dialog secara khusus bersama para kiai dan pengasuh pesantren muncul setelah pelaksanaan Go-Tren di Pondok Pesantren Nurul Falah. Dalam kegiatan tersebut berkembang berbagai masukan yang menggambarkan persoalan nyata yang dihadapi pesantren di lapangan.
Berbagai diskusi bersama pengasuh pesantren, termasuk Gus Muhammad Badar Abdullah dan Ketua RMI PCNU Kebumen Gus Johan Amru, menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Dibutuhkan ruang komunikasi yang mempertemukan pemerintah, pesantren, dan para pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif.
"Dari berbagai dialog di lapangan kami melihat masih banyak kebutuhan pesantren yang memerlukan perhatian bersama. Karena itu kami ingin menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka agar setiap persoalan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi secara kolaboratif," ujar Anif.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak ingin menyusun kebijakan secara sepihak tanpa mendengar aspirasi para pengasuh pondok pesantren. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, khususnya lingkungan pesantren yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan keagamaan.
Melalui forum tersebut, Kankemenag Kebumen berharap dapat menyusun arah kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus merumuskan standar pengelolaan pesantren yang dapat menjadi acuan bersama. Standar tersebut diharapkan mencakup berbagai aspek, seperti kelayakan bangunan, keamanan lingkungan, sistem pengasuhan, perlindungan santri, tata kelola kelembagaan, hingga peningkatan kualitas pembelajaran.
"Kami berharap forum seperti ini dapat terus berlanjut sehingga nantinya lahir kesepahaman mengenai standar pengelolaan pesantren. Dengan demikian seluruh pesantren memiliki pedoman yang sama dalam memberikan layanan pendidikan yang aman, nyaman, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan santri," katanya.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pesantren. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah standar kelayakan bangunan pondok pesantren sebagai tempat tinggal sekaligus tempat belajar para santri. Kondisi sarana dan prasarana dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kualitas proses pendidikan.
Selain itu, peserta juga membahas pentingnya memperkuat perlindungan terhadap anak di lingkungan pesantren. Pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan kasus perundungan (bullying), antisipasi kekerasan seksual, serta penguatan sistem pengasuhan yang ramah anak menjadi bagian penting dalam diskusi. Para peserta sepakat bahwa lingkungan pesantren harus menjadi ruang yang aman sekaligus mampu mendukung tumbuh kembang santri secara optimal.
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, H. Fahrudin, pada kesempatan tersebut menyoroti pentingnya penguatan administrasi kelembagaan pesantren. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pondok pesantren yang perlu menyelesaikan proses perizinan operasional maupun memperbarui data kelembagaan melalui Education Management Information System (EMIS).
Ia menjelaskan bahwa data yang akurat memiliki peran sangat penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Berbagai program pembinaan, bantuan, hingga pengembangan pesantren akan lebih efektif apabila didukung data yang lengkap, benar, dan selalu diperbarui.
"Validitas data menjadi salah satu kunci dalam penyusunan kebijakan. Karena itu kami mengajak seluruh pengelola pesantren untuk segera melengkapi izin operasional dan melakukan pembaruan data EMIS secara berkala. Dengan data yang akurat, program pemerintah akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pesantren," jelas Fahrudin.
Menurutnya, pembaruan data bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pengembangan pesantren pada masa mendatang. Oleh sebab itu, kerja sama aktif dari seluruh pengelola pondok pesantren sangat diperlukan.
Forum berlangsung dinamis dengan suasana kekeluargaan. Para kiai, pengasuh pondok pesantren, pimpinan organisasi kepesantrenan, serta perwakilan OPD saling bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dunia pesantren. Sejumlah masukan juga disampaikan terkait peningkatan koordinasi lintas instansi agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif di lingkungan pesantren.
Kehadiran berbagai OPD dalam forum tersebut menunjukkan bahwa penguatan pesantren bukan semata menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Persoalan kesehatan, sanitasi, infrastruktur, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan sosial membutuhkan dukungan bersama dari berbagai sektor sehingga pembinaan terhadap pesantren dapat dilakukan secara menyeluruh.
Melalui forum Ngopi Bareng Kiai dan Gus, Kankemenag Kabupaten Kebumen berharap komunikasi yang selama ini telah terjalin dapat semakin erat dan berkesinambungan. Dialog semacam ini diharapkan menjadi media untuk menyerap aspirasi secara langsung, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pesantren.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, berbagai tantangan yang dihadapi pesantren diharapkan dapat diatasi secara bertahap melalui langkah-langkah nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada akhirnya, pesantren di Kabupaten Kebumen diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang semakin maju, memiliki tata kelola yang baik, memberikan perlindungan optimal kepada santri, serta berkontribusi dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.(KN/*)
