Kepala BMKG melalui keterangan resminya menjelaskan bahwa kondisi iklim yang lebih kering dari normal berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Karena itu, berbagai sektor diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6).
Untuk sektor pertanian, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, serta memiliki masa tanam lebih singkat. Sementara pada sektor sumber daya air, upaya revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi, dan pengamanan ketersediaan air bersih menjadi langkah yang perlu diprioritaskan.
BMKG juga mengingatkan sektor energi untuk memastikan kecukupan debit air di bendungan yang digunakan sebagai sumber operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di sisi lain, pemerintah daerah diminta menyiapkan mekanisme respons cepat apabila kualitas udara menurun akibat kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain ancaman kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius. BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat langkah pencegahan, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyebutkan pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang aktif dalam rentang waktu beberapa jam hingga sepuluh hari ke depan.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Faisal, menegaskan bahwa pembaruan informasi iklim tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan berbagai sektor dalam menyusun langkah antisipasi serta strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
“BMKG terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi rinci mengenai kondisi iklim dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan,” ujarnya.
Menindaklanjuti prediksi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen, Drs. Udy Cahyono, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penetapan Status Siaga Kemarau sebagai dasar percepatan penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah wilayah.
“BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal, termasuk usulan penetapan status siaga kemarau. Dengan status tersebut, penanganan dan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi kekeringan yang berdampak pada kebutuhan air masyarakat,” kata Udy.
Selain itu, BPBD juga menyiapkan anggaran bantuan air bersih untuk wilayah yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau.
Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kebumen, Bagus Priyanto, S.ST, menjelaskan bahwa kebutuhan distribusi air bersih diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, pihaknya mengusulkan penambahan kuota bantuan air bersih.
“Awalnya kami menyiapkan sekitar 100 tangki air bersih. Namun melihat potensi kekeringan tahun ini, kami mengusulkan penambahan menjadi 300 tangki agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila terjadi kekeringan yang lebih luas,” jelas Bagus.
BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memetakan daerah rawan kekeringan serta mengedukasi masyarakat agar melakukan penghematan penggunaan air sejak dini.
Selain ancaman kekurangan air, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD mengimbau warga tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di area lahan kering dan kawasan perbukitan yang rentan terbakar saat musim kemarau.
Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen berharap dampak musim kemarau dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjaga dan risiko bencana kekeringan maupun karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.(KN/*)
