KEBUMEN – Keluhan masyarakat soal jalan berlubang, berdebu, hingga lambatnya perbaikan infrastruktur menjadi topik utama dalam talkshow interaktif yang digelar Tradha Group bersama Tradha Youth Leadership di Teman Hati Coffee Kebumen, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, hingga relawan kebencanaan itu menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen, Joni Hernawan ST MT, sebagai narasumber utama. Acara dipandu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika, yang juga merupakan CEO Tradha Group.
Dalam paparannya, Joni mengungkapkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Kebumen sebenarnya masih lebih baik dibandingkan sejumlah daerah tetangga. Berdasarkan data DPUPR, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini mencapai 74,27 persen.
Artinya, dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.015,7 kilometer, masih terdapat sekitar 261 kilometer atau 25,73 persen yang berada dalam kondisi tidak mantap atau rusak.
Menurut Joni, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Purworejo yang berada di angka 63,4 persen, Wonosobo 65,43 persen, dan Purbalingga 72,15 persen. Namun Kebumen masih berada di bawah Banjarnegara yang mencapai 77,61 persen dan Cilacap sebesar 78 persen.
"Masyarakat dapat melihat data panjang jalan maupun status kondisi jalan secara terbuka melalui situs resmi Bina Marga Kebumen," ujarnya.
Salah satu pertanyaan yang paling banyak disoroti peserta adalah alasan keterlambatan perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat menjadi sorotan publik, termasuk ruas Muktisari-Bocor yang viral karena kondisi berdebu dan berlubang.
Joni menjelaskan bahwa situasi ekonomi global turut berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak pada kenaikan nilai tukar dolar AS yang sempat menyentuh Rp18.000. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga aspal dan bahan bakar solar sehingga memengaruhi perhitungan biaya proyek yang telah direncanakan sebelumnya.
Meski demikian, ia memastikan proses pengadaan dan pekerjaan rutin jalan akan kembali berjalan pada bulan ini.
Selain faktor harga material, kerusakan jalan juga dipicu oleh tingginya lalu lintas kendaraan bertonase berlebih. Menurutnya, sejumlah jalan kabupaten harus menanggung beban kendaraan hingga 30 ton akibat pengalihan arus selama proyek nasional berlangsung, termasuk saat perbaikan Jembatan Karanganyar.
Padahal jalan kabupaten tidak dirancang untuk menerima beban sebesar itu secara terus-menerus sehingga kerusakan lebih cepat terjadi.
Pada sesi dialog, peserta juga menyampaikan berbagai aspirasi. Ahmad Kholawi menyoroti perlunya mitigasi longsor di kawasan Geopark Kebumen, khususnya Batu Selaranda, melalui pemanfaatan teknologi peringatan dini. Ia juga mengangkat isu penataan kabel bawah tanah, minimnya penerangan jalan, serta porsi anggaran infrastruktur.
Sementara itu, Muhanif dari Rahayu River Tubing mempertanyakan rencana perbaikan ruas jalan Sawangan-Padureso yang menjadi akses utama bagi lebih dari 10 ribu wisatawan river tubing setiap bulan.
Menjawab pertanyaan mengenai anggaran, Joni membeberkan bahwa kebutuhan dana untuk membuat seluruh jalan kabupaten dalam kondisi mulus mencapai sekitar Rp900 miliar jika menggunakan konstruksi aspal dua lapis. Angka tersebut bahkan mendekati Rp1 triliun apabila menggunakan konstruksi beton.
Pada APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sekitar Rp170 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Nilai itu setara sekitar 5,8 persen dari total APBD Kebumen yang mencapai Rp2,9 triliun.
Meski belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, alokasi tahun ini disebut sebagai yang terbesar dalam lima tahun terakhir.
Joni menegaskan bahwa pemerintah daerah harus membagi anggaran secara proporsional karena masih ada sektor lain yang tidak kalah penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Pandangan tersebut diperkuat oleh dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan Kebumen meraih status Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan warga kurang mampu mendapatkan akses layanan BPJS Kesehatan dengan lebih mudah. Untuk program tersebut, Pemkab Kebumen mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar setiap tahun.
Dalam kesempatan itu, Joni juga menjelaskan persoalan jalan rusak di perlintasan sebidang kereta api yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa area kanan dan kiri rel merupakan aset serta kewenangan PT KAI, termasuk terkait material perbaikan yang digunakan.
Meski demikian, Pemkab Kebumen terus berkoordinasi dengan PT KAI apabila terjadi kerusakan berat di sekitar 30 titik perlintasan yang ada di wilayah Kebumen.
Sementara untuk ruas Tembana-Peniron dan Mertokondo-Karangsambung, DPUPR telah mengusulkan penanganan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) kepada pemerintah pusat. Nilai usulan masing-masing mencapai Rp15 miliar dan Rp47 miliar agar kedua ruas tersebut dapat memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar.
Melalui forum dialog tersebut, masyarakat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi jalan di Kebumen, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, serta berbagai upaya yang sedang dilakukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.(KN/*)
Post a Comment